Perjuangkan Merdeka Sinyal, BNPP Siap Tindak Lanjuti Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Jakarta – Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperjuangkan merdeka sinyal mendapat respons positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. ke Kantor BNPP di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/7), yang membahas percepatan penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan.

Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Zulhairi, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sentot Faisal. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., beserta jajaran teknis di Ruang Rapat Sekretaris Badan Lantai 2.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa pemerataan layanan telekomunikasi masih menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas, masih menghadapi kondisi blankspot maupun poor coverage, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memperoleh akses komunikasi dan internet yang memadai.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Merdeka Sinyal di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pemerataan akses komunikasi dinilai menjadi kebutuhan mendasar dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat konektivitas antarpulau, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan perbatasan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan Dokumen Usulan Penguatan Sinyal Telekomunikasi dan Penanganan Area Blankspot di Provinsi Kepulauan Riau yang memuat 207 titik blankspot total maupun blankspot parsial (poor coverage) yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota.

Dalam paparannya, Wakil Gubernur mengusulkan percepatan pemerataan digital melalui pembangunan BTS baru di wilayah permukiman blankspot, peningkatan kapasitas jaringan menuju teknologi 4G dan 5G pada infrastruktur yang telah tersedia, serta penyediaan akses internet berbasis satelit untuk mendukung pelayanan publik di wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Selain itu, penguatan infrastruktur telekomunikasi juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program Desa Nelayan Merah Putih yang membutuhkan dukungan jaringan komunikasi dan kelistrikan guna menunjang layanan internet, operasional cool storage, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Menanggapi usulan tersebut, Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyampaikan bahwa penguatan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan secara terpadu dengan peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah perbatasan. Menurutnya, kedua sektor tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan.

Sebagai tindak lanjut, BNPP akan menugaskan kedeputian terkait untuk berkoordinasi dengan kementerian teknis guna membahas penguatan jaringan telekomunikasi dan peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka usulan RTLH, Kampung nelayan, peningkatan listrik,pengembangan konektivitas melalui rute penerbangan Serasan–Anambas–Kuching–Sambas sebagai alternatif memperkuat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.