Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Eliminasi Kusta, Kepri Siapkan Langkah Pencegahan Terintegrasi

Jakarta – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan penguatan langkah pencegahan dan penanganan kusta secara terintegrasi hingga tingkat kabupaten/kota. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., pada puncak Konferensi Nasional Kusta 2026 di Puri Agung Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Konferensi Nasional Kusta 2026 mengusung tema “Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global”. Forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat strategi percepatan eliminasi kusta, mulai dari upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, hingga penghapusan stigma di tengah masyarakat.

Wagub Kepri hadir didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dr. Yosei Susanti, M.A.P. serta Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sentot Faisal, S.IP., M.M.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno. Dalam rangkaian acara, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh sekitar 15 gubernur dan wakil gubernur sebagai penguatan komitmen bersama dalam percepatan eliminasi kusta di Indonesia.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa tindak lanjut MoU akan diarahkan pada penguatan koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Koordinasi tersebut diharapkan mampu memperkuat langkah preventif dan pencegahan penyakit kusta di tengah masyarakat.

“Setelah melaksanakan kegiatan MoU dengan beberapa gubernur dan wakil gubernur dari sekitar 15 gubernur, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yaitu terkait dengan pencegahan penyakit kusta yang mana dititikberatkan kepada kami yang ada di masyarakat Kepri dan institusi dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk bisa preventif dan pencegahan terkait dengan penyakit kusta,” ujar Nyanyang.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan sebagai bagian dari langkah pencegahan kusta di daerah.

“Dari pemerintah pusat akan ada bantuan yang menjadi bagian daripada pencegahan kusta. Mudah-mudahan Kepri bebas dari kusta,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa eliminasi kusta harus melibatkan kepala daerah. Menurutnya, program tidak mungkin hanya digerakkan oleh pemerintah pusat karena kepala daerah memiliki peran penting sebagai administrator yang menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program di wilayahnya.

Ia menilai pengalaman Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dapat menjadi pelajaran bahwa persoalan kesehatan dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat serta kerja bersama lintas sektor. Dengan karakter kusta yang umumnya bersifat endemis dan lokal, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam memastikan program pencegahan dan penanganan berjalan efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah pusat pada akhirnya ditentukan oleh pelaksanaannya di daerah. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam memastikan layanan kesehatan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penemuan kasus secara aktif merupakan langkah penting untuk memutus rantai penularan. Semakin banyak kasus ditemukan dan segera diobati, maka penularan dapat dihentikan lebih cepat.

Menurutnya, banyaknya kasus yang terlaporkan justru dapat menunjukkan bahwa sistem deteksi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya Puskesmas, telah berjalan baik. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Melawan Stigma Kusta sebagai upaya menghapus diskriminasi terhadap penyandang kusta dan mendorong masyarakat agar berani memeriksakan diri serta memperoleh pengobatan dini.

Dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah di Jakarta, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan pelayanan pimpinan dan fasilitasi keprotokolan, mulai dari koordinasi agenda, pendampingan, hingga memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kusta secara berkelanjutan menuju Kepulauan Riau bebas kusta.