Kepulauan Riau Perkuat Tata Kelola Pengadaan, Dorong Kinerja UKPBJ Kabupaten/Kota

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Salah satunya melalui penguatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga pada kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Penguatan tata kelola pengadaan tersebut menjadi bagian pembahasan dalam Penyerahan Penghargaan dan Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan III Tahun 2026 yang digelar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, SE., M.Si. hadir dalam kegiatan tersebut sekaligus menerima penghargaan “Provinsi dengan Kinerja Penuh” dari LKPP atas kinerja tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang proaktif melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Wagub Kepri didampingi Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan, Riau Sentot Faisal, S.IP., MM. Kehadiran jajaran Pemerintah Provinsi Kepri di Jakarta menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus membawa kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, forum tersebut membahas arah pengembangan pengadaan pemerintah agar semakin strategis. Kepala LKPP, Dr. Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., menekankan bahwa pengadaan tidak lagi cukup dilihat dari sisi kepatuhan terhadap prosedur, tetapi harus mampu memberikan value for money, mendorong efisiensi anggaran, serta memperkuat industri dalam negeri.

Salah satu gambaran efisiensi disampaikan melalui konsolidasi nasional pada 2025 terhadap empat paket besar, antara lain laptop, interactive flat panel, dan benih pertanian. Konsolidasi tersebut tercatat mampu menghasilkan efisiensi hingga 54,8 persen dari pagu anggaran.

LKPP juga mendorong UKPBJ untuk terus berkembang dari Level 3 (Proaktif) menuju Level 4 (Strategis) hingga Level 5 (Unggul). Dengan perkembangan tersebut, UKPBJ diharapkan tidak hanya menangani proses pengadaan, tetapi turut menjadi mitra strategis pimpinan dalam membaca kebutuhan dan mendukung perencanaan pembangunan.

Bagi Kepulauan Riau, penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja tata kelola pengadaan di tingkat provinsi. Sebagai provinsi kepulauan dan wilayah terluar Indonesia, Kepri memiliki karakteristik wilayah yang beragam dengan tujuh kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan di tingkat provinsi.

Karena itu, Wakil Gubernur Kepri berharap capaian yang telah diraih di tingkat provinsi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus diperkuat melalui sinergi seluruh pemerintah daerah di wilayah Kepri. “Mudah-mudahan harapan kami juga bisa berkembang bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri. Provinsi Kepri memang terluar dari kita di Jakarta. Daerah utaranya Indonesia yaitu Natuna. Ada tujuh kabupaten/kota, ada dua kota, Batam dan Tanjungpinang.”

Nyanyang juga mengajak LKPP untuk melihat langsung kondisi Kepulauan Riau, “Kalau datang ke Batam saja, itu belum sah kalau belum ke Tanjungpinang, ataupun sebaliknya. Maka silakan untuk berkunjung ke sana, bagaimana Kepri berada di beranda, di perbatasan Indonesia.”

Dalam penguatan tata kelola tersebut, Kepri menjadi salah satu dari lima provinsi yang memperoleh apresiasi atas peran aktif dalam sistem mentoring wilayah. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan kualitas tata kelola pengadaan di tingkat provinsi, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pengadaan secara lebih terintegrasi di wilayah Kepri.

Penguatan UKPBJ di Kepri dibangun melalui empat pilar, yakni kelembagaan yang mandiri, sumber daya manusia yang kompeten, proses bisnis digital end-to-end, serta integrasi data kebutuhan.

Integrasi data menjadi salah satu perhatian karena membantu pemerintah menyusun kebutuhan secara lebih tepat. Pemetaan kebutuhan peralatan komputer, misalnya, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan pemerintah sekaligus membuka kepastian pasar bagi industri atau pabrikan lokal.

Komitmen terhadap penggunaan produk dalam negeri juga terus diperkuat. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) telah melampaui 90 persen.

Rangkaian kegiatan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar serta Wakil Ketua Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo.

Bagi Kepulauan Riau, pertemuan di Jakarta tersebut menjadi ruang untuk terus menjaga hubungan dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat membawa manfaat bagi penguatan tata kelola pengadaan di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat kontribusi kabupaten/kota dalam mendukung capaian pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.