Kawal Pemerataan Infrastruktur Digital, Pemprov Kepri Lanjutkan Koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mempercepat pemerataan infrastruktur digital terus diwujudkan melalui koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut pembahasan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengenai penguatan telekomunikasi di wilayah perbatasan, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kamis (6/8).

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur diterima langsung oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Ir. Wayan Toni Supriyanto, S.T., M.M., I.P.U., didampingi Direktur Akselerasi Infrastruktur, Mulyadi, beserta jajaran. Turut mendampingi Wakil Gubernur, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, S.IP., M.M., dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, James Simon Pattikawa, S.E.

Pertemuan tersebut menjadi kelanjutan dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperkuat konektivitas digital di wilayah kepulauan. Fokus pembahasan diarahkan pada langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses jaringan akibat karakteristik geografis Kepulauan Riau yang didominasi wilayah laut dan pulau-pulau.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa penguatan infrastruktur digital tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi masyarakat, tetapi juga mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, seperti 112 Kampung Nelayan Merah Putih dan juga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan penguatan jaringan di Kabupaten Lingga yang memiliki posisi strategis di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan oleh operator dengan pendekatan komersial, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai regulator. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas layanan telekomunikasi, antara lain melalui alokasi frekuensi pada ratusan titik di Indonesia, termasuk beberapa wilayah di Kepulauan Riau, serta pengembangan layanan satelit langsung ke perangkat seluler (direct-to-cell satellite) yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi wilayah dengan keterbatasan akses jaringan.

Sebagai tindak lanjut, Komdigi akan melakukan sinkronisasi data bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kebutuhan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Sinkronisasi tersebut diharapkan menghasilkan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat sehingga pengembangan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah memerlukan komitmen dan komunikasi yang terus dibangun dengan pemerintah pusat. "Kita tak bisa mengeluh, tapi harus keluar peluh dengan aktif menyambangi kementerian dan lembaga pusat untuk tetap menggesa pembangunan Kepri," tegasnya.

Pemerataan infrastruktur digital bukan hanya tentang menghadirkan layanan telekomunikasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat konektivitas wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.

Koordinasi yang terus terjalin antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Komunikasi dan Digital diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut berbagai kebutuhan strategis daerah. Sebagai representasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta, Badan Penghubung Daerah akan terus mendukung terbangunnya komunikasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga pemerintah pusat agar setiap agenda strategis daerah dapat dikawal secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.