Dari HGU hingga Tanah di Pulau Pesisir, Wagub Kepri Sampaikan Persoalan Pertanahan dalam RDP Komisi II

JAKARTA – Persoalan tanah di Kepulauan Riau tidak hanya berkaitan dengan investasi. Di sejumlah pulau, status lahan juga menjadi kendala ketika pemerintah hendak menyediakan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Kondisi inilah yang disampaikan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. Nyanyang Haris Pratamura, S.E., M.Si. saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker dan RDP) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa lalu.

Di hadapan Komisi II DPR RI dan jajaran kementerian, Nyanyang menyampaikan sejumlah persoalan pertanahan yang masih dihadapi Kepri sebagai daerah kepulauan. Salah satunya tumpang tindih status dan penguasaan lahan antara sertifikat hak atas tanah, izin usaha, kawasan hutan, dan tata ruang.

Perbedaan data antara Pemerintah Daerah, BPN, dan instansi terkait juga ikut disampaikan. Kejelasan data dan status penguasaan tanah dinilai penting agar penyelesaian persoalan di lapangan tidak berlarut dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Nyanyang kemudian menyoroti pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, ada HGU yang telah diberikan sejak lama, tetapi hingga kini pemanfaatan lahannya masih terbatas.

“Banyak HGU yang sudah diberikan kepada pengelola, tetapi sampai saat ini belum ada pengelolaan. Kami meminta kepada ATR/BPN untuk bisa mengawasi dan mengontrol HGU tersebut,” ujar Nyanyang.

Ia mencontohkan adanya HGU dengan luasan mencapai sekitar 20 ribu hektare, sementara lahan yang telah dikelola baru sekitar 3.200 hektare. Bahkan, menurutnya, ada lahan yang telah dikuasai dalam waktu cukup lama namun belum menunjukkan perkembangan pemanfaatan yang berarti.

Kondisi tersebut ikut berpengaruh ketika daerah berupaya membuka ruang bagi investasi baru. Nyanyang mengatakan Kepri memiliki potensi investasi yang besar di tujuh Kabupaten/Kota, namun persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan masih ditemui di sejumlah kawasan.

Ada calon investor yang berminat masuk, tetapi rencana investasi akhirnya tidak berlanjut karena persoalan lahan dan harga yang dinilai tidak lagi terjangkau. Padahal, masuknya investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Hal ini dinilai penting mengingat di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang cukup tinggi, tingkat pengangguran terbuka masih berada di atas enam persen.

Masalah pertanahan di Kepri juga berpengaruh pada pelayanan dasar masyarakat di pulau-pulau. Salah satu yang dicontohkan Nyanyang adalah penyediaan listrik. Kepri memiliki sekitar 200 pulau berpenghuni, sementara upaya elektrifikasi di sejumlah wilayah masih berhadapan dengan persoalan status tanah, termasuk lahan yang masuk dalam kawasan kehutanan.

“Kami meminta kepada ATR/BPN supaya memfasilitasi terkait pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat di pesisir juga berhak mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat yang berada di mainland, baik di Batam, Tanjungpinang maupun daerah lainnya,” katanya.

Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, penyelesaian persoalan tanah pada akhirnya berkaitan dengan banyak hal. Selain memberikan kepastian bagi investasi, penyelesaiannya juga dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan membuka jalan bagi pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Nyanyang berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja lebih erat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami menginginkan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota untuk bersinergi, bagaimana Asta Cita Bapak Presiden ini bisa berkelanjutan langsung ke daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pesisir yang ada di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang.

Raker dan RDP Komisi II DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan turut membahas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), reforma agraria, peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), hingga Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah penataan HGU dan HGB yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Komisi II DPR RI juga mendorong penguatan pelaksanaan reforma agraria melalui usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), termasuk penguatan peran Gubernur di tingkat Provinsi.

Rapat diikuti jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah serta gubernur dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Sementara bupati, wali kota, dan sekretaris daerah dari seluruh Indonesia mengikuti rapat secara daring.

Pada agenda tersebut, Wakil Gubernur Kepri didampingi Kepala Biro Umum Setdaprov Kepulauan Riau Endrie Djoko Satrio, S.T., M.M., Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sentot Faisal, S.IP., M.M., serta Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Setdaprov Kepulauan Riau Suharyanto, S.Sos., M.H.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau turut memberikan pelayanan keprotokolan dan memfasilitasi agenda Wakil Gubernur selama kegiatan berlangsung. Fasilitasi tersebut merupakan bagian dari tugas Banhubda dalam mendukung agenda pimpinan daerah serta koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kementerian/Lembaga di Jakarta.