BanHubDa KEPRI Paparkan LKPj 2025 di Hadapan PANSUS DPRD

Tanjungpinang, 8 April 2026 – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang. LKPj merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan, capaian program, serta penggunaan anggaran selama satu tahun. Dokumen ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam melakukan evaluasi demi memastikan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, S.IP., MM., memaparkan laporan kinerja Banhubda Tahun 2025 di hadapan pimpinan rapat dan anggota Pansus DPRD Kepri. Beliau hadir bersama Bendahara Helmi Iskandar dan Staf Perencanaan Zakaria, yang turut mendukung jalannya pemaparan.

Suasana rapat berlangsung serius namun penuh perhatian. Para anggota Pansus menyimak dengan seksama setiap penjelasan yang disampaikan, mencatat poin-poin penting, dan sesekali memberikan tanggapan untuk memperdalam pembahasan. Kehadiran jajaran Banhubda mencerminkan komitmen lembaga dalam menyampaikan laporan secara terbuka dan transparan, sekaligus menunjukkan kesungguhan untuk menerima masukan dari DPRD demi perbaikan ke depan.

Fokus pembahasan menyoroti dua aspek utama, yakni pengelolaan Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua (RAEHT) di Jakarta dan pengelolaan Anjungan Kepri di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Rumah Singgah RAEHT menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pasien asal Kepri yang menjalani pengobatan di ibukota, sementara Anjungan Kepri di TMII berfungsi sebagai etalase budaya yang memperkuat identitas daerah di tingkat nasional.

Melalui forum ini, DPRD Kepri bersama Banhubda menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah semakin optimal. Harapannya, rekomendasi yang dihasilkan dari rapat Pansus LKPj dapat menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat peran Banhubda sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat.