Jakarta – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penghubung Daerah (Banhubda) Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/7), di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syahid Ridho, S.Si., didampingi anggota Komisi I Zaizulfikar, SE., SH., Ariyanto Lu, H. Taba Iskandar, SH., MH., M.Si., Agustian, dan Jumaga Nadeak, SH. Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, S.IP., MM. , hadir bersama jajaran, Pranata Humas Ahli Muda selaku Sub-Koordinator Hubungan Antarlembaga, Muhammad Heykal, ST., MM., Pranata Humas Ahli Muda selaku Sub-Koordinator Pelayanan dan Keprotokolan, Syarifah Sarazqiah, S.Sos., serta bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Banhubda memaparkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026, termasuk perkembangan pelayanan Rumah Singgah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta yang menjadi salah satu layanan unggulan bagi masyarakat Kepulauan Riau.
Hingga Triwulan II Tahun 2026, pelayanan Rumah Singgah berjalan dengan baik dan terus dimanfaatkan masyarakat Kepulauan Riau untuk berbagai keperluan, mulai dari pengobatan, hingga urusan pemerintahan. Tingginya tingkat pemanfaatan fasilitas tersebut menjadi indikator bahwa Rumah Singgah telah memberikan manfaat nyata sekaligus menjadi salah satu layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kepri di Jakarta.
Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau menilai pelayanan Rumah Singgah telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I juga memberikan berbagai masukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pembahasan turut disampaikan bahwa pada periode-periode tertentu tingkat hunian kamar mencapai kapasitas maksimal. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan Rumah Singgah, sekaligus menjadi perhatian bersama untuk terus melakukan optimalisasi pelayanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Kepulauan Riau.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, menyampaikan bahwa evaluasi bersama DPRD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
"Rumah Singgah merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bagi masyarakat yang berada di Jakarta. Masukan dari Komisi I menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Sentot.
Melalui sinergi yang terjalin antara Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Penghubung Daerah, diharapkan pelaksanaan program dan pelayanan publik dapat terus berkembang secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Kepulauan Riau.