Halal Bihalal Kerabat Kabupaten Kepulauan Anambas Jakarta 1447 H

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau hadir dalam suasana hangat Halal Bihalal Kerabat Anambas Jabodetabek (KAJ) yang digelar pada Minggu, 26 April 2026, di Lantai 12B Gedung Veteran RI Lippo Nusantara, Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Acara yang mengusung tema Eratkan Tali Silaturahmi dan Sinergitas Sesama Anggota Kerabat dan Bupati Kepulauan Anambas ini menjadi momen penting bagi perantau Anambas di Jabodetabek untuk berkumpul, berdialog, dan memperkuat ikatan kebersamaan dengan pemerintah daerah.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kepulauan Anambas Dato Aneng, tokoh-tokoh masyarakat asal Kepulauan Anambas, serta perwakilan kerabat dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti ruang pertemuan ketika Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas peran KAJ sebagai duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Kepulauan Anambas di perantauan. Bupati menegaskan bahwa halal bihalal adalah momentum tepat untuk saling memaafkan, menyatukan pemikiran, dan memperkuat sinergi demi percepatan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pengukuhan Pengurus Kerabat Kabupaten Kepulauan Anambas Jakarta periode 2026–2030 dengan Ketua terpilih Ibu Hj. Syamsibar. Pengukuhan ini menandai babak baru organisasi KAJ yang diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi yang efektif antara masyarakat perantau dan pemerintah daerah. Dialog langsung antara Bupati dan anggota KAJ membuka ruang aspirasi yang selama ini dirasakan sebagian pihak kurang tersalurkan; para tokoh masyarakat menyampaikan harapan agar komunikasi menjadi dua arah dan keterlibatan diaspora dalam proses pembangunan semakin nyata.

Sebagai perwakilan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Heykal, ST., MM. (Pranata Humas Ahli Muda/Subkor Hubungan Antar Lembaga) dan Zakaria serta Heldi Iskandar staf BanHubDa yang berasal dari Anambas, hadir untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan menjembatani aspirasi masyarakat perantau dengan kebijakan pemerintah daerah.