Banhubda Kepri Hadiri Rapat Koordinasi DPD RI Bahas Penguatan Dukungan terhadap RUU Daerah Kepulauan

Jakarta – Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Banhubda Kepri) menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (17/06) di Gedung DPD RI, Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi antara DPD RI bersama Badan Penghubung dari 10 provinsi kepulauan dalam rangka menyamakan langkah serta memperkuat dukungan terhadap proses pembahasan RUU yang diharapkan dapat mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan pembangunan wilayah kepulauan.

Rapat dipimpin oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI, Oni Choirudin, S.H., M.M., didampingi Kepala Biro Persidangan Setjen DPD RI Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si., serta dihadiri oleh Kepala Badan Penghubung dari berbagai provinsi kepulauan.

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, S.IP., M.M., hadir bersama Muhammad Heykal, S.T., M.M., Pranata Humas Ahli Muda selaku Subkoordinator Hubungan Antar Lembaga. Kehadiran Banhubda Kepri dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan komunikasi antarwilayah kepulauan dalam mendukung agenda pembangunan yang lebih memperhatikan karakteristik daerah kepulauan.

Dalam rapat tersebut disampaikan perkembangan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang direncanakan memasuki tahapan lanjutan mulai 24 Juni 2026 melalui pembahasan bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan Tim Asistensi Tim Kerja DPD RI. Sejalan dengan tahapan tersebut, forum juga membahas penguatan koordinasi antar daerah kepulauan agar proses penyampaian aspirasi dapat berjalan secara terstruktur dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari langkah lanjutan, Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) didorong untuk membangun komunikasi melalui agenda audiensi dengan Tim Pansus DPR RI. Selain itu, turut dibahas pentingnya penguatan dukungan publik melalui pendekatan komunikasi yang positif dan partisipatif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap urgensi hadirnya regulasi yang lebih afirmatif bagi wilayah kepulauan.

Forum juga membahas rencana penyusunan tagline bersama yang akan difasilitasi oleh Tim Kerja DPD RI sebagai bagian dari upaya membangun identitas komunikasi bersama dalam mendukung pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Dukungan tersebut direncanakan dapat diperkuat melalui berbagai media publikasi daerah, termasuk penyampaian aspirasi komunitas dan penguatan jejaring komunikasi antar pemangku kepentingan.

Selain itu, turut mengemuka rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi kunjungan Tim Pansus DPR RI sebagai ruang dialog dan penguatan substansi pembahasan. Di samping itu, pemanfaatan platform digital melalui petisi daring juga menjadi salah satu alternatif yang dibahas untuk memperluas partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap proses pembahasan RUU.

Keikutsertaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam forum koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi antar lembaga dalam mendukung penguatan aspirasi daerah. Melalui fungsi fasilitasi dan hubungan antar lembaga, Banhubda Kepri akan terus berperan aktif dalam mendukung proses pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan penguatan karakteristik wilayah kepulauan.