Banhubda Kepri Hadiri FKP, Biro Hukum Buka Ruang Masukan bagi Perangkat Daerah

TANJUNGPINANG – Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Sentot Faisal, S.IP., MM., menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (24/8/2026).

Forum yang mengangkat tema “Mewujudkan Pelayanan Hukum dan Perundang-undangan yang Partisipatif, Cepat dan Akuntabel” tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah dan dipimpin Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepri, Mukharom, S.H., M.H.

FKP menjadi ruang komunikasi antara Biro Hukum sebagai penyelenggara layanan dengan perangkat daerah sebagai pengguna layanan. Dalam forum tersebut, peserta mendapat kesempatan menyampaikan masukan dan saran, terutama terkait pelayanan perumusan kebijakan daerah.

Pembicaraan kemudian berkembang pada bagaimana proses pelayanan hukum dan penyusunan produk hukum daerah dapat berjalan lebih baik. Hal ini penting karena produk hukum menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan, pelayanan publik maupun berbagai tugas pemerintahan.

Biro Hukum juga memaparkan proses pembentukan produk hukum, mulai dari perencanaan dan penyusunan, harmonisasi, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Dalam proses tersebut, rancangan perlu dipastikan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah, mengikuti prosedur serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk membuat prosesnya lebih tertib dan terukur, Biro Hukum memperkenalkan penerapan First In First Out (FIFO). Rancangan yang lebih dahulu masuk akan diproses lebih dahulu, dengan tetap mempertimbangkan urgensi seperti kebutuhan pelayanan publik yang mendesak, batas waktu tertentu maupun kebijakan strategis daerah.

Selain itu, ada SIPRODA (Sistem Informasi Produk Hukum Daerah) yang diarahkan untuk membantu pencatatan dan pemantauan proses produk hukum. SIPRODA melengkapi penerapan FIFO dan JDIH dalam pengelolaan produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagi Banhubda Kepri, forum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengikuti perkembangan pelayanan hukum yang berkaitan dengan kebutuhan perangkat daerah. Diskusi yang berlangsung juga memberikan gambaran mengenai proses yang dilalui sejak sebuah rancangan disampaikan hingga menjadi produk hukum daerah.

Melalui FKP, masukan dari perangkat daerah diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Biro Hukum dalam memperbaiki pelayanan ke depan. Komunikasi yang terbuka antara penyelenggara dan pengguna layanan juga diharapkan membuat proses pelayanan hukum semakin jelas, mudah diikuti dan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.